Loading...
Keberpihakan Jaksa Agung HM Prasetyo sangat jelas. Hal ini jelas terlihat saat Prasetya berkata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa kasus Ahok menjadi ramai karena dia China dan bukan Muslim.
Demikian disamapaikan pemerhati kebijakan publik dan aktivis 77-78, Syafril Sjofyan. Syafril pun menegaskan bahwa persoalan etnisitas dan agama bukan persoalan sesungguhnya. Faktanya, dalam dua tahun memimpin Jakarta, latarbelakang etnis dan agama Ahok tak dipersoalkan, Bahkan kinerja Ahok juga mendapat apresiasi.
Menjadi persoalan, sambung Syafril, setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI sehingga muncul gelombang aksi 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI).
Aksi ini terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, sehingga menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan dan terlihat diskriminatif sebab beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan.
"Sementara Ahok tersangka dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan, dan dengan bebasnya Ahok melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 dibayar Rp 500 ribu per orang, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke Polisi," kata Syafril dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/12) seperti dikutip dari RMOL
"Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti Polisi tidak menahan. Ini sebagai bukti ketidak pahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat," sambung Syafril.
Syafril menekankan bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok China dan non-muslim seperti dikatakan Jaksa Agung. Apalagi beberapa menteri Jokowi maupun menteri sebelumnya juga beretnis China. Pun demikian, banyak juga tokoh nasional beretnis China yang sangat dihormati masyarakat seperti Kwik Gian Gie dan Jaya Suprana.
"Sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan ke negarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum.
Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karena semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah," demikian Syafril. (Sumber: beritaindependent.com)
Demikian disamapaikan pemerhati kebijakan publik dan aktivis 77-78, Syafril Sjofyan. Syafril pun menegaskan bahwa persoalan etnisitas dan agama bukan persoalan sesungguhnya. Faktanya, dalam dua tahun memimpin Jakarta, latarbelakang etnis dan agama Ahok tak dipersoalkan, Bahkan kinerja Ahok juga mendapat apresiasi.
Menjadi persoalan, sambung Syafril, setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI sehingga muncul gelombang aksi 1410, 411 dan 212 oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI).
Aksi ini terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, sehingga menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan dan terlihat diskriminatif sebab beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan.
 |
| Jaksa Agung |
"Sementara Ahok tersangka dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan, dan dengan bebasnya Ahok melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 dibayar Rp 500 ribu per orang, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke Polisi," kata Syafril dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/12) seperti dikutip dari RMOL
"Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti Polisi tidak menahan. Ini sebagai bukti ketidak pahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat," sambung Syafril.
Syafril menekankan bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok China dan non-muslim seperti dikatakan Jaksa Agung. Apalagi beberapa menteri Jokowi maupun menteri sebelumnya juga beretnis China. Pun demikian, banyak juga tokoh nasional beretnis China yang sangat dihormati masyarakat seperti Kwik Gian Gie dan Jaya Suprana.
"Sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan ke negarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum.
Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karena semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah," demikian Syafril. (Sumber: beritaindependent.com)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete