Loading...
Presiden Joko Widodo telah meminta Polri untuk menindak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyebarkan isu mengenai masuknya jutaan tenaga kerja asing dari Cina.
“Menurut saya statemen Presiden Jokowi salah, karena semestinya beliau mendorong buka pusat pengaduan TKA dan WNA ilegal jika ancam negara,” tegas Jusuf Rizal di akun Twitter @HMJUSUFRIZAL.
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini menegaskan bahwa masalah TKA yang membanjiri Indonesia bukan hanya masalah presiden saja. Tetapi juga masalah bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“Jika Presiden Jokowi minta ditangkap yang menshare info TKA Cina illegal penjara tidak cukup. Karena info utama adalah media cetak, TV, Online dan Medsos. Lebih arif jika Presiden Jokowi panggil Menaker, Imigrasi, Menlu, Kadin, para Gubernur, Bupati/Walikota, TNI, Polri dan Serikat Pekerja cari solusi. Ajak juga Mendagri, Menkopulhukam, DPR, DPD & MPR, para Pangdam buat koordinasi agar dapat diatasi isu yang beredar. Strategis, Taktis & Tuntas,” saran @HMJUSUFRIZAL.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Polri untuk menindak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyebarkan isu mengenai masuknya jutaan tenaga kerja asing dari Cina.
Jokowi menegaskan, isu tersebut bagian dari fitnah dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dirinya berharap jika ingin menyajikan sebuah isu di masyarakat, harus berdasarkan data, bukan hanya sensasi. “Ini urusan Polisi, kalau sudah meresahkan seperti itu harus ditindak,” kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Menurut Jokowi, sampai saat ini jumlah tenaga kerja dari China yang bekerja di Indonesia sebesar 21 ribu orang. Angka ini beda jauh dengan isu yang Jokowi dapatkan dari lapangan kalau akan ada 10-20 juta tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia. (Postmetro)
"Jokowi Salah!"
Menanggapi pernyataan Jokowi, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jusuf Rizal, menilai pernyataan Jokowi tersebut salah. Semestinya, Jokowi mendorong dibuka pusat pengaduan tenaga kerja asing (TKA) dan WNA ilegal.“Menurut saya statemen Presiden Jokowi salah, karena semestinya beliau mendorong buka pusat pengaduan TKA dan WNA ilegal jika ancam negara,” tegas Jusuf Rizal di akun Twitter @HMJUSUFRIZAL.
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini menegaskan bahwa masalah TKA yang membanjiri Indonesia bukan hanya masalah presiden saja. Tetapi juga masalah bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“Jika Presiden Jokowi minta ditangkap yang menshare info TKA Cina illegal penjara tidak cukup. Karena info utama adalah media cetak, TV, Online dan Medsos. Lebih arif jika Presiden Jokowi panggil Menaker, Imigrasi, Menlu, Kadin, para Gubernur, Bupati/Walikota, TNI, Polri dan Serikat Pekerja cari solusi. Ajak juga Mendagri, Menkopulhukam, DPR, DPD & MPR, para Pangdam buat koordinasi agar dapat diatasi isu yang beredar. Strategis, Taktis & Tuntas,” saran @HMJUSUFRIZAL.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Polri untuk menindak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyebarkan isu mengenai masuknya jutaan tenaga kerja asing dari Cina.
 |
| Jokowi |
Jokowi menegaskan, isu tersebut bagian dari fitnah dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dirinya berharap jika ingin menyajikan sebuah isu di masyarakat, harus berdasarkan data, bukan hanya sensasi. “Ini urusan Polisi, kalau sudah meresahkan seperti itu harus ditindak,” kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Menurut Jokowi, sampai saat ini jumlah tenaga kerja dari China yang bekerja di Indonesia sebesar 21 ribu orang. Angka ini beda jauh dengan isu yang Jokowi dapatkan dari lapangan kalau akan ada 10-20 juta tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia. (Postmetro)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete