Loading...
Jelang putaran kedua Pilkada DKI, pasangan petahana Ahok-Djarot dan para pendukungnya, Ahokers dinilai kerap melakukan kebohongan publik.
"Petahana juga jangan memanfaatkan kedudukan dan posisinya untuk terus menerus melakukan kebohongan," kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di Jakarta, Jumat (3/3/2017).
Menurut Amir, kebohongan yang belakangan kerap diumbar petahana dan Ahoker, diantaranya adalah memproaganda isu apabila Anies-Sandi memenangi Pilgub DKI, nantinya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bakal dihapus.
Padahal, kata Amir, KJP merupakan program unggulan Pemda DKI. Sehingga siapapun yang berkuasa di Ibu Kota nanti, KJP akan tetap dilanjutkan.
Selain itu, Amir mengungkapkan, bakal disetopnya ribuan pekerja PHL, PPSU dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Air serta di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, merupakan isu murahan dan tidak berdasar.
"Kontrak ribuan PHL tidak akan diputus. Bahkan kesejahteraan mereka bakal ditingkatkan kok. Sudah lah, jangan karena demi mempertahankan kekuasaan dan tidak pede, lantas menebar propaganda dan memfitnah sana-sini. Bertarunglah dengan sportif," ujar Amir. (Postmetro)
"Petahana juga jangan memanfaatkan kedudukan dan posisinya untuk terus menerus melakukan kebohongan," kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di Jakarta, Jumat (3/3/2017).
Menurut Amir, kebohongan yang belakangan kerap diumbar petahana dan Ahoker, diantaranya adalah memproaganda isu apabila Anies-Sandi memenangi Pilgub DKI, nantinya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bakal dihapus.
Padahal, kata Amir, KJP merupakan program unggulan Pemda DKI. Sehingga siapapun yang berkuasa di Ibu Kota nanti, KJP akan tetap dilanjutkan.
 |
| Ahok - Djarot |
Selain itu, Amir mengungkapkan, bakal disetopnya ribuan pekerja PHL, PPSU dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Air serta di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, merupakan isu murahan dan tidak berdasar.
"Kontrak ribuan PHL tidak akan diputus. Bahkan kesejahteraan mereka bakal ditingkatkan kok. Sudah lah, jangan karena demi mempertahankan kekuasaan dan tidak pede, lantas menebar propaganda dan memfitnah sana-sini. Bertarunglah dengan sportif," ujar Amir. (Postmetro)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete